Cara Cek Desil DTSEN: Arti Desil, Manfaat, Risiko, dan Cara Memperbaiki Data
Tinggal cek, lalu muncul angka 1 sampai 10.
Tetapi sebenarnya ada persoalan yang jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui angka tersebut.
Apakah desil yang tercatat benar-benar menggambarkan kondisi keluarga kita saat ini?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sekarang digunakan sebagai rujukan pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program.
BPS menjelaskan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Data tersebut mengintegrasikan berbagai sumber dan digunakan untuk membantu pemerintah memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Jadi, kalau Anda menemukan istilah Desil 1, Desil 2, Desil 3 sampai Desil 10, jangan buru-buru menerjemahkannya sebagai "miskin sampai kaya".
Desil bukan daftar orang miskin.
Desil merupakan pemeringkatan posisi kesejahteraan relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Dan menurut saya, perbedaan pemahaman ini penting karena kesalahan membaca desil dapat membuat masyarakat mengambil kesimpulan yang salah.
Apa Itu Desil?
Secara sederhana, desil adalah pembagian keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya.
Setiap desil mewakili sekitar 10 persen keluarga dalam pemeringkatan tersebut.
Secara umum:
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen terbawah.
Desil 2 berada pada kelompok berikutnya.
Desil 3 berada pada kelompok berikutnya.
Desil 4 termasuk kelompok 40 persen terbawah.
Desil 5 berada di sekitar kelompok tengah.
Desil 6 sampai Desil 10 berada pada kelompok kesejahteraan relatif yang lebih tinggi.
Kemensos menjelaskan bahwa desil dalam Cek Bansos dihitung berdasarkan variabel sosial ekonomi, antara lain informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset.
Namun ada satu hal yang menurut saya jauh lebih penting.
Desil bukan angka penghasilan
Belakangan cukup banyak informasi di media sosial yang membuat tabel seperti:
Desil 1 = penghasilan Rp X
Desil 2 = penghasilan Rp X
Desil 3 = penghasilan Rp X
Dan seterusnya.
Jangan langsung percaya.
BPS secara khusus telah menjelaskan bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan nominal pengeluaran per kapita tertentu.
BPS juga menegaskan bahwa mereka tidak mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil.
Artinya, tidak tepat mengatakan:
"Saya gajinya Rp3 juta, berarti saya pasti Desil 4."
Belum tentu.
Begitu juga seseorang dengan penghasilan tertentu tidak otomatis masuk desil tertentu.
Mengapa?
Karena posisi desil tidak ditentukan hanya dari satu angka penghasilan.
Bagaimana Cara Cek Desil?
Untuk masyarakat yang ingin memeriksa data bansos dan informasi terkait desil, salah satu kanal resmi yang tersedia adalah Cek Bansos Kementerian Sosial.
Pada halaman Cek Bansos, masyarakat diminta memasukkan NIK 16 digit sesuai KTP dan kode keamanan yang ditampilkan.
Kemudian pilih Cari Data.
Situs tersebut menyatakan bahwa sumber datanya adalah DTSEN.
Apakah harus menggunakan situs tertentu?
Untuk hal yang berkaitan dengan NIK, saya menyarankan jangan sembarangan menggunakan situs yang muncul di hasil pencarian Google.
Kalau tujuan Anda adalah mengecek data bansos, gunakan kanal resmi pemerintah.
Jangan memasukkan NIK ke situs yang meminta data pribadi tetapi tidak jelas siapa pengelolanya.
Ini bukan hanya soal data bansos.
NIK adalah data pribadi yang sebaiknya diperlakukan dengan hati-hati.
Apa Arti Desil 1 sampai 10?
Bagian ini sering disalahpahami.
Misalnya seseorang melihat dirinya berada pada Desil 3.
Apakah berarti dia "orang miskin"?
Tidak sesederhana itu.
Desil menunjukkan posisi relatif kesejahteraan dalam pemeringkatan, bukan label sosial seseorang.
BPS menjelaskan bahwa desil berfungsi sebagai alat pemeringkatan yang membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai salah satu dasar penentuan sasaran program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.
Jadi:
Desil ≠ status sosial seseorang.
Desil ≠ jumlah penghasilan.
Desil ≠ otomatis penerima bansos.
Ini tiga hal yang menurut saya perlu ditempatkan dalam satu pemahaman.
Apakah Desil Menentukan Seseorang Mendapat Bansos?
Tidak secara otomatis.
Ini juga penting.
Cek Bansos Kemensos menjelaskan bahwa Desil 1 sampai Desil 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Program Sembako.
Sementara Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK, sesuai dengan ketentuan program.
Perhatikan kata yang digunakan:
dapat diusulkan.
Bukan:
pasti menerima.
Artinya, posisi desil merupakan salah satu bagian dari proses penentuan sasaran.
Program pemerintah tetap mempunyai ketentuan dan persyaratan masing-masing.
Karena itu, kalau seseorang mengatakan:
"Saya Desil 4, kenapa belum menerima bantuan?"
Jawabannya tidak selalu karena datanya salah.
Bisa saja ada persyaratan lain atau mekanisme program yang belum terpenuhi.
Sebaliknya, jika seseorang merasa kondisinya sangat berbeda tetapi berada pada desil yang tidak sesuai, data tersebut memang layak diperiksa dan diperbarui.
Kenapa Desil Bisa Tidak Sesuai?
Ini menurut saya justru bagian paling menarik.
Kondisi ekonomi manusia berubah jauh lebih cepat daripada data administratif.
Seseorang bisa:
kehilangan pekerjaan;
mendapatkan pekerjaan baru;
menikah;
bercerai;
memiliki anggota keluarga baru;
kehilangan anggota keluarga;
pindah rumah;
mengalami perubahan kondisi tempat tinggal;
mengalami perubahan kepemilikan aset;
mengalami perubahan kondisi ekonomi lainnya.
Sementara data yang tercatat mungkin berasal dari proses pemutakhiran sebelumnya.
Karena itu, data yang benar beberapa waktu lalu belum tentu masih benar hari ini.
BPS juga menjelaskan bahwa DTSEN terus diperbarui menggunakan berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pembaruan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta informasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal yang tersedia.
Desil Bisa Berubah
Ya.
Desil bukan angka permanen.
BPS menjelaskan bahwa posisi desil dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga maupun perubahan posisi relatifnya terhadap keluarga lain.
Ini penting untuk dipahami.
Misalnya seseorang hari ini berada pada Desil 4.
Tidak berarti dia akan selalu Desil 4.
Begitu juga seseorang yang sebelumnya Desil 1 tidak berarti selamanya akan berada di Desil 1.
Bahkan perubahan satu indikator saja tidak otomatis membuat desil berubah karena berbagai karakteristik diperhitungkan bersama-sama dalam proses pemeringkatan.
Jadi jangan berpikir:
"Rumah saya sudah direnovasi, berarti pasti naik desil."
Belum tentu.
Atau:
"Saya kehilangan pekerjaan, berarti pasti turun desil."
Juga belum tentu.
Bagaimana Jika Desil Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya?
Kalau setelah melakukan pengecekan Anda merasa informasi yang tercatat tidak sesuai, jangan berhenti pada keluhan.
Ada mekanisme pemutakhiran.
Kemensos menyebutkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui kanal Cek Bansos dengan menyampaikan kondisi yang sebenarnya.
BPS pada Agustus 2026 juga menjelaskan beberapa kanal pembaruan yang tersedia, antara lain:
Cek Bansos;
aplikasi Cek Bansos;
SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan;
Cek DTSEN milik BPS.
Ini membuat proses pemutakhiran menjadi lebih jelas.
Jangan meminta "ubah desil"
Menurut saya, istilah yang lebih tepat adalah:
memperbarui data sesuai kondisi sebenarnya.
Kenapa?
Karena masyarakat tidak seharusnya meminta:
"Tolong ubah saya menjadi Desil 3."
Yang seharusnya disampaikan adalah:
"Data pekerjaan saya sudah berubah."
atau:
"Jumlah anggota keluarga saya sudah berubah."
atau:
"Kondisi tempat tinggal saya tidak lagi sesuai dengan data."
Kemudian data tersebut diproses melalui mekanisme yang berlaku.
Hasil akhirnya bukan ditentukan oleh permintaan kita, tetapi berdasarkan data dan metode pemeringkatan yang digunakan.
BPS juga menegaskan bahwa pengajuan pembaruan tidak berarti posisi desil langsung berubah otomatis. Informasi tersebut menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali.
Ke Mana Melapor Jika Data Desil Salah?
Ada beberapa jalur yang bisa digunakan.
1. Desa atau Kelurahan
Untuk masyarakat yang menemukan data tidak sesuai, desa atau kelurahan merupakan salah satu jalur penting karena terdapat mekanisme pemutakhiran data melalui operator yang berwenang.
Kemensos secara eksplisit menyebut desa/kelurahan sebagai salah satu jalur pemutakhiran desil.
2. Dinas Sosial
Jika persoalannya berkaitan dengan data kesejahteraan sosial atau program bantuan sosial, masyarakat dapat menghubungi Dinas Sosial setempat.
Sebaiknya jangan hanya mengatakan:
"Desil saya salah."
Jelaskan apa yang salah.
Contohnya:
"Data pekerjaan saya masih tercatat sebagai pekerjaan lama."
atau:
"Data anggota keluarga belum diperbarui."
Penjelasan yang spesifik akan jauh lebih berguna daripada hanya meminta angka desil diubah.
3. Cek Bansos
Cek Bansos juga menyediakan mekanisme untuk menyampaikan pembaruan data sesuai kondisi nyata.
4. Cek DTSEN BPS
BPS juga menyebut Cek DTSEN sebagai salah satu kanal pembaruan informasi masyarakat.
Kanal ini relevan terutama jika masyarakat ingin memastikan informasi yang terkait dengan DTSEN dan menyampaikan pembaruan melalui mekanisme yang disediakan.
5. LAPOR!
Jika masyarakat mengalami persoalan pelayanan publik atau ingin menyampaikan pengaduan kepada pemerintah, salah satu kanal resmi yang tersedia adalah SP4N-LAPOR!
Pada kanal Kementerian Sosial, masyarakat dapat memilih klasifikasi seperti pengaduan, aspirasi, atau permintaan informasi.
Menurut saya, LAPOR! sebaiknya digunakan ketika memang terdapat persoalan pelayanan atau pengaduan yang perlu diteruskan kepada instansi terkait, bukan sebagai pengganti proses pemutakhiran data sehari-hari.
Apa Manfaat Mengecek Desil?
Ada beberapa manfaat yang cukup praktis.
Mengetahui Bagaimana Data Kita Tercatat
Kita bisa mengetahui bagaimana posisi keluarga tercatat dalam sistem.
Ini memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Menemukan Data yang Sudah Tidak Relevan
Misalnya kondisi pekerjaan sudah berubah tetapi informasi yang digunakan masih menggambarkan kondisi lama.
Hal seperti ini justru menjadi alasan penting untuk melakukan pemutakhiran.
Memahami Kemungkinan Sasaran Program
Desil dapat membantu masyarakat memahami posisi mereka dalam sistem penargetan program perlindungan sosial.
Tetapi sekali lagi:
desil bukan jaminan bantuan.
Membantu Meningkatkan Akurasi Data Pemerintah
Masyarakat sebenarnya bukan hanya penerima manfaat data.
Masyarakat juga bisa menjadi bagian dari proses memperbaiki data.
BPS menyebut partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarga sesuai kondisi sebenarnya sebagai bagian penting dari pemutakhiran DTSEN.
Apa Risiko Jika Data Tidak Sesuai?
Risikonya tidak hanya berkaitan dengan apakah seseorang menerima bansos atau tidak.
Data yang tidak sesuai dapat memengaruhi proses penargetan berbagai program pemerintah yang menggunakan DTSEN sebagai salah satu rujukan.
Karena DTSEN digunakan sebagai rujukan bersama dalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi program, kualitas data menjadi semakin penting.
Dari sudut pandang masyarakat, risiko yang mungkin terjadi adalah:
Pertama, seseorang yang sebenarnya membutuhkan program tertentu bisa tidak masuk kelompok sasaran.
Kedua, seseorang dapat tercatat dalam kondisi yang sudah tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
Ketiga, kesalahan data dalam jumlah besar dapat membuat penyaluran program menjadi kurang tepat sasaran.
Inilah alasan kenapa masalah data seharusnya tidak dianggap sepele.
Ada Juga Risiko Penipuan
Ini bagian yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih.
Ketika sebuah istilah sedang ramai seperti cek desil, biasanya akan muncul pihak yang menawarkan jasa:
"Bisa cek desil."
"Bisa bantu naikkan desil."
"Bisa masukkan ke penerima bantuan."
"Bayar sekian, data akan diperbaiki."
Masyarakat harus berhati-hati.
Tidak ada alasan untuk memberikan OTP, PIN, password, atau informasi perbankan hanya karena seseorang mengaku dapat membantu mengurus desil.
Untuk NIK dan dokumen identitas pun, pastikan pihak yang meminta benar-benar mempunyai kewenangan dan alasan yang jelas.
Jangan sampai karena ingin mengetahui status bantuan sosial, justru data pribadi kita diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
Apakah Data Desil Boleh Dibagikan di Media Sosial?
Menurut saya, sebaiknya tidak perlu.
Misalnya Anda menemukan:
NIK: 123456789...
Nama: ...
Desil: 3
Lalu mengunggahnya ke Facebook atau TikTok.
Tidak ada manfaat besar dari membagikan data pribadi seperti itu.
Kalau ingin membahas pengalaman, cukup ceritakan hasil atau persoalannya tanpa membuka NIK dan identitas lengkap.
Data sosial ekonomi sebaiknya tidak berubah menjadi konten yang membuka identitas pribadi.
Kenapa Ada Orang yang Kondisinya Terlihat Susah tetapi Desilnya Tinggi?
Ini merupakan pertanyaan yang cukup masuk akal.
Tetapi jawabannya tidak bisa hanya dengan melihat satu kondisi.
BPS menjelaskan bahwa posisi desil menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama. Satu kondisi atau satu indikator saja tidak otomatis menentukan posisi desil sebuah keluarga.
Misalnya kita melihat seseorang memiliki rumah sederhana.
Kita tidak mengetahui seluruh informasi sosial ekonomi yang digunakan dalam pemeringkatan.
Sebaliknya, seseorang yang terlihat memiliki kendaraan atau rumah tertentu juga belum tentu otomatis masuk kelompok kesejahteraan tertentu.
Karena itu, jangan menentukan desil orang lain hanya berdasarkan apa yang terlihat.
Kasus Desil yang Berubah Drastis
Menariknya, BPS pada Agustus 2026 pernah menjelaskan kasus seorang warga yang posisi desilnya berubah dari Desil 1 menjadi Desil 9 dan kemudian dilakukan pengecekan lapangan.
BPS menemukan bahwa informasi yang tercatat sebelumnya belum mencerminkan kondisi terkini dan warga tersebut belum pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui kanal yang tersedia.
Kasus seperti ini menunjukkan satu hal penting:
data bisa salah atau tidak lagi sesuai, dan pemutakhiran memang diperlukan.
Namun kasus tersebut juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh langsung menyimpulkan kesalahan hanya dari angka desil yang muncul.
Perlu ada pengecekan terhadap data dan kondisi sebenarnya.
Mengapa Data DTSEN Terus Dimutakhirkan?
Karena masyarakat tidak statis.
BPS menyebut DTSEN terus dimutakhirkan melalui berbagai sumber, termasuk administrasi, survei, sensus, pembaruan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ground check, serta informasi dari masyarakat.
Per 10 Juli 2026, BPS menyebut DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Angka sebesar itu menunjukkan bahwa persoalan data sosial ekonomi memang bukan pekerjaan kecil.
Dan semakin besar sistem datanya, semakin penting mekanisme koreksi ketika ada informasi yang tidak sesuai.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Setelah Cek Desil?
Menurut saya, jangan berhenti pada angka.
Gunakan pendekatan sederhana:
Cek → pahami → cocokkan → perbarui jika perlu.
Jika datanya sesuai
Tidak perlu melakukan apa-apa.
Cukup pahami bahwa desil merupakan posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan.
Jika datanya tidak sesuai
Catat bagian yang salah.
Kemudian gunakan kanal pemutakhiran resmi.
Jika ingin mendapatkan bantuan
Jangan hanya melihat desil.
Periksa juga persyaratan program yang bersangkutan.
Jika ada pihak menawarkan perubahan desil dengan bayaran
Berhati-hatilah.
Gunakan jalur resmi.
Jika mengalami masalah pelayanan
Pertimbangkan menggunakan kanal pengaduan resmi seperti LAPOR! sesuai jenis permasalahannya.
Apakah Desil Bisa Menentukan Masa Depan Seseorang?
Menurut saya, tidak.
Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi penting.
Desil bukan predikat seumur hidup.
Ia merupakan hasil pemeringkatan berdasarkan kondisi dan data yang tersedia pada suatu periode.
Kondisi seseorang bisa berubah.
Data bisa diperbarui.
Posisi relatif keluarga juga dapat berubah.
BPS bahkan menjelaskan bahwa perubahan posisi desil dapat terjadi seiring perubahan kondisi sosial ekonomi maupun perubahan posisi relatif keluarga dibandingkan keluarga lainnya.
Jadi jangan melihat:
Desil 1
seolah-olah itu adalah identitas permanen seseorang.
Begitu juga jangan melihat:
Desil 10
sebagai jaminan bahwa kehidupan seseorang akan selalu lebih baik.
Opini Betariko: Masalahnya Bukan pada Angka Desil
Menurut saya, perdebatan mengenai desil sering terlalu fokus pada angkanya.
Orang bertanya:
"Kenapa saya Desil 6?"
"Kenapa tetangga saya Desil 3?"
"Kenapa saya tidak dapat bantuan?"
Padahal pertanyaan pertama yang seharusnya muncul adalah:
"Data apa yang menyebabkan posisi saya berada di sana?"
Ini jauh lebih sehat.
Karena kalau kita hanya mengejar angka, kita akan meminta angka tersebut diubah.
Tetapi kalau kita memahami bahwa desil merupakan hasil pemeringkatan dari berbagai data sosial ekonomi, maka fokusnya berubah:
perbaiki data → biarkan sistem menghitung kembali.
Menurut saya, pendekatan ini juga lebih masuk akal untuk sistem berskala nasional.
Pemerintah tidak mungkin menentukan desil hanya berdasarkan permintaan masyarakat.
Kalau seseorang meminta menjadi Desil 2, semua orang tentu bisa meminta hal yang sama.
Karena itu yang harus diperbaiki adalah informasi dasarnya, bukan sekadar angka akhirnya.
Dasar Penggunaan DTSEN
DTSEN bukan sekadar proyek pendataan biasa.
Pemanfaatan DTSEN juga mempunyai dasar kebijakan pemerintah.
Salah satunya adalah Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Peraturan tersebut tercatat berstatus berlaku pada JDIH Bappenas.
Ini menunjukkan bahwa DTSEN memang dirancang sebagai basis data yang dapat digunakan lintas kebutuhan pemerintah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, kualitas datanya menjadi semakin penting.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apa itu desil?
Desil adalah kelompok pemeringkatan kesejahteraan relatif keluarga dalam DTSEN. Terdapat 10 kelompok, dari Desil 1 sampai Desil 10.
Desil 1 apakah pasti miskin?
Tidak tepat menyederhanakannya seperti itu. Desil menunjukkan posisi relatif kesejahteraan dalam pemeringkatan, bukan label sosial seseorang.
Apakah Desil 1 pasti mendapat bansos?
Tidak otomatis. Desil dapat menjadi salah satu dasar penentuan sasaran, tetapi setiap program memiliki ketentuan masing-masing.
Apakah gaji menentukan desil?
Tidak hanya gaji. BPS menjelaskan bahwa berbagai karakteristik sosial ekonomi digunakan secara bersama-sama dalam pemeringkatan.
Apakah desil bisa berubah?
Bisa. Posisi desil dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi dan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan.
Kalau desil saya salah, bagaimana memperbaikinya?
Gunakan kanal pemutakhiran resmi seperti Cek Bansos, desa/kelurahan, Dinas Sosial, atau kanal Cek DTSEN yang tersedia.
Apakah pengajuan perubahan otomatis mengubah desil?
Tidak. Data yang diperbarui akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali.
Ke mana melapor jika mengalami masalah?
Untuk pemutakhiran, gunakan kanal resmi yang tersedia. Untuk pengaduan pelayanan pemerintah, salah satu kanal yang dapat digunakan adalah SP4N-LAPOR!, termasuk kanal Kementerian Sosial.
Kesimpulan
Cek desil bukan sekadar mencari tahu apakah kita mendapatkan bantuan atau tidak.
Lebih penting dari itu, pengecekan dapat menjadi cara untuk mengetahui apakah informasi sosial ekonomi keluarga yang digunakan pemerintah masih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan relatif dalam DTSEN, bukan tabel penghasilan dan bukan pula label permanen seseorang.
Jika hasilnya sesuai, tidak ada masalah.
Jika tidak sesuai, jangan mencoba mencari jalan pintas untuk mengubah angka desil.
Perbarui data yang memang salah melalui kanal resmi.
Cek Bansos, desa atau kelurahan, Dinas Sosial, serta kanal Cek DTSEN BPS dapat menjadi bagian dari proses tersebut. Jika terdapat persoalan pelayanan atau pengaduan yang perlu diteruskan kepada pemerintah, LAPOR! juga menyediakan kanal resmi.
Pada akhirnya, menurut saya, data yang benar jauh lebih penting daripada angka desil yang kita inginkan.
Karena tujuan dari sistem seperti DTSEN seharusnya bukan membuat semua orang mendapatkan angka tertentu.
Tujuannya adalah membuat kebijakan pemerintah menggunakan data yang sedekat mungkin dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Dan di titik ini, masyarakat juga mempunyai peran:
cek datanya, pahami datanya, dan koreksi jika memang tidak sesuai.
